WAKTU SERVER : Minggu, 26 Februari 2017 08:34
0 Share
0 0 0

Rencana tata ruang wilayah Parepare 2011-2031 ditinjau kembali

News
3 bulan yang lalu - 08-12-2016

Rencana tata ruang wilayah Parepare 2011-2031 ditinjau kembali
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Parepare tahun 2011-2031 ternyata ditinjau kembali. Sehingga dilakukan revisi atau perubahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. / Ist

PAREPARE - Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Parepare tahun 2011-2031 ternyata ditinjau kembali. Sehingga dilakukan revisi atau perubahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.

Seminar akhir revisi RTRW tersebut, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Mustafa Mappangara di Hotel Kenari Bukit Indah, Rabu 7 Desember 2016. Hadir, Sekretaris Bappeda Parepare Umar dan Konsultan Perencana Ing Iksan.

Peraturan Daerah (Perda) RTRW tersebut direvisi untuk mengakomodir pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B Plus Pendidikan di Tonrangeng, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pelebaran Jalan Sudirman, dan akses jalan menghubungkan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) dengan pelabuhan.

Panitia pelaksana seminar yang juga Kepala Bidang, Praswil Bappeda Zulkarnaen mengatakan, seminar akhir revisi RTRW ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya.

“Perda RTRW ini menjadi keharusan untuk dilakukan revisi agar menjadi pedoman dan acuan, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemkot Parepare dalam melaksanakan pembangunan,” katanya.

Ia menyebutkan, seminar akhir revisi RTRW ini dihadiri konsultan perencana Ing Ikhsan sebagai pemateri.

“Pemateri hadir untuk memaparkan apa-apa saja yang mengalami perubahan RTRW ini. Karena itu, wajib dihadiri semua SKPD sebagai salah satu syarat dan panduan jika ingin melakukan pembangunan di kota ini,” katanya.

Dijelaskan, seminar ini juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari peserta seminar atau semua stakeholder yang ada di daerah ini. Sehingga, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan revisi RTRW dan menjadi draf laporan akhir yang disusun dengan rancangan Perda.

Hal itu merupakan kebijakan sesuai amanat UU nomor 26/2007 tentang penataan ruang. “Kalau tidak ada aral melintang, draf Ranperda revisi RTRW diserahkan ke DPRD untuk dibahas, sesuai jadwal, Selasa 13 Desember. Rencana pengesahannya pada 2017,” paparnya.

Sekda Kota Parepare Mustafa Mappangara mengatakan, Perda RTRW tersebut direvisi atas pertimbangan untuk menyesuaikan program pemerintah terkait dengan adanya sejumlah pembangunan yang sementara berjalan.

“Kita mau membangun, karena itu harus ikut pada RTRW. Seperti di Tonrangeng, sebelumnya tidak ada perencanaan pembangunan rumah sakit, tetapi sekarang sedang dibangun, makanya RTRW direvisi,” ujarnya.

Ia menyatakan, revisi Perda RTRW itu tidak masuk kategori pelanggaran. Sebab dalam ketentuan yang berlaku, Perda RTRW itu bisa diubah atau direvisi jika diperlukan.

Selain berkaitan pembangunan RS Tipe B Plus Pendidikan di Tonrangeng, Perda RTRW juga perlu direvisi untuk kepentingan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur jalan, termasuk adanya pembangunan jalur kereta api di Parepare.

“RTRW biasanya dievaluasi setiap lima tahun, apalagi perubahan ini, juga termasuk adanya pelebaran jalan, jalan menghubungkan antara KIPAS dengan pelabuhan untuk mempercepat akses. Intinya terkait transportasi,” imbuhnya. (B)

Arsyad

Editor : Effendy Wongso
Publisher : Effendy Wongso
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com