WAKTU SERVER : Kamis, 19 Januari 2017 07:13
0 Share
0 0 0

Mahasiswa Makassar tolak kenaikan biaya STNK dan BPKPB

News
14 hari yang lalu - 05-01-2017

Mahasiswa Makassar tolak kenaikan biaya STNK dan BPKPB
Mahasiswa berkumpul di sekretariat GAM

MAKASSAR - Gerakan Aktivis Mahasiswa ( GAM ) menolak Keras PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB. Menurut GAM, kebijakan ini hanya menguntungkan segolongan pihak.

Panglima GAM Denny Abiyoga mengatakan, kebijakan ini hanya menjadikan rakyat sebagai sapi perahan. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk menaikkan biaya STNK dan BPKB. “Presiden Jokowi harus membatalkan PP ini,” kata Denny.

"Pemerintah hari ini tidak lagi mempertimbangkan soal kesenjangan sosial masyarakat Indonesia. Tapi‎ lebih mengedepankan keuntungan semata. Melalui pajak yang ujung ujungnya rakyat yang diperas," tambah Denny.

Aktivis GAM lainnya, Adhi Putho Palaza mengatakan kenaikan mencapai 2-3 kali lipat sangat Tidak logis dan tidak rasional.

Adhi menjelaskan,  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan pun mencapai dua hingga tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK kendaraan roda dua maupun roda tiga.

Peraturan lama, misalnya mengatur biaya Rp 50.000, dalam peraturan baru tarif berubah menjadi Rp 100.000. Sementara untuk roda empat, misalnya dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.  “Kenaikan biaya STNK perpanjang daftar kebijakan Jokowi yang resahkan masyarakat,” kata Adhi.

Kenaikan cukup signifikan terdapat pada item penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan. Misalnya, kendaran roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000 naiknya menjadi Rp 225.000. Kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000.

Sementara itu,  Aktivis Gerakan Pemuda mahasiswa Nasionalis (GAPEMNAS) Jhunaedi  mengatakan, kebijakan ini menunjukkan pemerintah sangat tidak jeli melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. “Belum lagi pungutan liar (Pungli) yang marak terjadi di kalangan masyarakat,” kata Jhunaedi.

Jhunaedi mengatakan, rakyat jangan jadi sasaran pemerasan. Pemerintah harus berani menasionalisasi seluruh aset yang dikuasai swasta dan asing. Serta memanfaatkan sumber kekayaan alam Indonesia yang dirampas bangsa Asing.

"Jika pemerintah betul betul menjalankan PP No 60 Tahun 2016 ini, maka kami akan membuka lebar ruang konsolidasi Ormas, dan seluruh OKP di Makassar. Muak dengan rezim pemerintahan ini," tegas Jhunaedi.

Jurnalis Warga

M. Syair

Editor : Muhammad Yunus
Publisher : Muhammad Yunus
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com