WAKTU SERVER : Sabtu, 25 Maret 2017 00:55
0 Share
0 0 0

Mahasiswa Makassar demo tolak pemberlakuan PP 60 hari ini

News
3 bulan yang lalu - 06-01-2017

Mahasiswa Makassar demo tolak pemberlakuan PP 60 hari ini
Wadirlantas Polda Sulsel, AKBP Edi Purwanto bersama jajaran Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel melakukan sosialisasi terkait pemberlakukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan d PP Nomor 60 Tahun 2016 / Masyudi Firmansyah

MAKASSAR – Warga Kota Makassar diminta tidak panik menyikapi pemberlakuan PP Nomor 60 Tahun 2016. Yakni pemberlakuan tarif baru biaya STNK untuk roda dua sebesar Rp 25 ribu dan roda empat sebesar Rp 50 ribu.

Perwira Administrasi I STNK Samsat Makassar, Iptu Ade F mengatakan, hari ini sudah pemberlakuan pembayaran pengesahan secara serentak seluruh Indonesia.

"Untuk pelayanan, tetap seperti biasa, namun jika nantinya animo masyarakat meningkat, Samsat Makassar akan menambah jam pelayanan," katanya, Jumat 6 Januari 2017.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan pun mencapai dua hingga tiga kali lipat. Diantaranya untuk penerbitan STNK kendaraan roda dua maupun roda tiga.

Aktifis mahasiswa Sulsel, Adhi Puto Palaza menolak adanya pengesahan tersebut. Dan berencana melakukan demo aksi penolakan hari ini.

Ia menyampaikan dengan tegas ke pemerintah pusat agar tidak melegalkan peraturan itu dan Polri harus tegas membatalkan berlakuanya PP No.60 Tahun 2016.

"Atas dasar apa pemerintah jauh melangkah membuat kebijakan yang sebelumnya hal serupa terjadi dimana seringkali menjadikan rakyat sebagai sapi perahan," ujar Adhi.

Pemerintah lanjut Adhi seharusnya mempertimbangkan soal kesenjangan sosial masyarakat Indonesia bukan lebih mengedepankan keuntungan semata melalui pajak yang pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai objek pemerasan.

"Kami tegaskan GAM Sulsel terpaksa akan turun ke jalan jika hal ini terjadi. Itu pasti," tegas Adhi.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut hanya mementingkan segolongan pihak saja sehingga dengan tegas GAM Sulsel menyatakan penolakan keras.

Herman Kambuna

Editor : Muhammad Yunus
Publisher : Muhammad Yunus
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com
EVENT TERKINI