WAKTU SERVER : Minggu, 26 Februari 2017 08:33
0 Share
0 0 0

Kenaikan BPKB dan STNK dinilai tidak Pro rakyat

News
2 bulan yang lalu - 06-01-2017

Kenaikan BPKB dan STNK dinilai tidak Pro rakyat
Direktur Eksekutif SHC, Mohammad Anshori/ Muh Nasruddin

MAKASSAR - Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kembali menuai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pada sebelumnya Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak kebijakan tersebut, kali ini Lembaga Advokasi Sultan Hasanuddin Center (SHC) juga menyuarakan penolakan terkait dengan kenaikan tarif tersebut, karena menilai sangat memberatkan masyarakat.

Direktur Eksekutif SHC Mohammad Anshori‎ menganggap wajar jika kebijakan kenaikan pengurusan STNK dan BPKB itu mendapatkan respons negatif. Ia menganggap kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak pro rakyat. 

"Seharusnya, ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai kebijakan itu," kata Wakil Sekretaris KNPI Sulsel ini, di Warkop Sami Jumat 6 Januari 2016.

Kenaikan tarif baru pengurusan biaya kendaraan bermotor berlaku secara nasional didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). 

P‎eraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas PNBP.

Muh Nasruddin

Editor : Ihwan Fajar
Publisher : Ihwan Fajar
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com