WAKTU SERVER : Minggu, 26 Februari 2017 08:33
1 Share
1 0 0

BPJS Watch minta Kemendagri jatuhkan sanksi ke Bupati Gowa, jika

News
2 bulan yang lalu - 09-01-2017

BPJS Watch minta Kemendagri jatuhkan sanksi ke Bupati Gowa, jika
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, saat ritual Accera Kalompoang di Istana Balla Lompoa, Gowa, Senin (12/9/2016) / Masyudi Firmansyah

MAKASSAR - Beberapa media hari ini memberitakan tentang keluarnya Jamkesda Kabupaten Gowa dari Program JKN. Bupati Gowa dengan alasan efisiensi anggaran memutuskan untuk mengelola Jamkesdanya secara mandiri.

Ini artinya 119 ribu warga miskin Gowa tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Sebagai informasi, sebelum melakukan pemutusan Jamkesda Gowa dari BPJS Kesehatan, Bupati Gowa telah melakukan Judicial Review (JR) UU no. 24/2011 ttg BPJS ke MK,  yang hingga saat ini masih berproses di MK. Inti dari JR nya adalah menghilangkan kewajiban Jamkesda terintegrasi ke BPJS Kesehatan.

Penolakan Bupati Gowa ikut JKN sebenarnya karena alasan anggaran saja. Bupati Gowa menyatakan bila ikut JKN maka iuran untuk 119 ribu warga miskin Gowa selama setahun sebesar Rp 26 Miliar (sebenarnya bukan Rp 26 Miliar tapi Rp 32.8 miliar = 119.000 x 12 bulan x Rp. 23.000) namun anggaran yang ada di APBD 2017 hanya Rp 17 miliar saja.

Pak Bupati yakin dengan anggaran Rp 17 miliar tersebut akan mampu menjamin kesehatan 119 ribu warga miskin Gowa.

Masalah hitung hitungan anggaran yang menyebabkan beberapa daerah tidak mengintegrasikan Jamkesdanya ke JKN juga dialami oleh beberapa daerah lainnya, seperti di Bali.

Namun setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat nomor 440/3890/SJ tertanggal 19 Oktober 2016 perihal Dukungan Pemda pada Program JKN yang ditujukan ke seluruh Wali Kota dan Bupati, dimana salah satu isinya adalah meminta Wali Kota dan Bupati segera mengintegrasikan Jamkesdanya ke JKN, Pemda Bali dan beberapa daerah lainnya langsung mengintegrasikan Jamkesdanya ke JKN di tahun 2017 ini.

Ya tentunya penolakan mengintegrasikan Jamkesda ke JKN bukan hanya karena alasan anggaran semata.

Upaya melakukan korupsi anggaran Jamkesda juga ditengarai menjadi alasan kenapa Jamkesda dikelola sendiri oleh Pemda. Dengan pengelolaan Jamkesda secara langsung oleh Pemda maka peluang terjadinya korupsi anggaran relatif terbuka.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena Pemda cq. Dinas kesehatan yang langsung berhubungan dalam proses pembayaran ke RS di daerah, baik RSUD maupun RS swasta.

Tapi kita coba fokus pada masalah anggaran saja dulu. Memang kemampuan anggaran tiap kabupaten kota berbeda. PAD (Pendapatan Asli Daerah) tiap kabupaten kota kan tidak sama,  jadi ada daerah yang mampu dan ada juga daerah yang belum mampu menyediakan anggaran untuk mencover rakyat miskinnya ke JKN.

Tetapi seharusnya masalah anggaran iuran Jamkesda ke BPJS Kesehatan tidak menjadi masalah bila para Wali Kota dan Bupati memiliki kemauan politik untuk ikut mensukseskan Program JKN.

Bila ada suatu kabupaten kota tidak mempunyai anggaran cukup untuk ikut JKN maka ada tiga cara yang bisa dilakukan para Wali Kota dan Bupati agar daerahnya tetap bisa ikut JKN :

1.  Bupati dan Wali Kota yang menilai tidak memiliki anggaran cukup untuk mengikutsertakan Jamkesdanya ke JKN karena jumlah orang yang ditanggung cukup besar maka sebaiknya Bupati Wali Kota tersebut memerintahkan Dinas Sosial menyisir kembali (meng up date data) keberadaan orang orang yang selama ini dicover Jamkesda.

Bila memang sudah bekerja sebagai pekerja formal atau kehidupannya sudah cukup baik atau tidak miskin lagi maka orang tersebut bisa dikeluarkan dari kepesertaan Jamkesda. Sehingga jumlah orang miskin yang ditanggung APBD tidak terlalu besar lagi.

Hal ini tentunya akan berkorelasi dengan penurunan jumlah iuran JKN yang dibayarkan pemda nantinya.

2. Para Bupati Wali Kota harus jujur ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri terkait alokasi minimal 10 persen APBD untuk kesehatan seperti yang diamanatkan UU no. 36 tahun 2009.

Bila alokasi minimal 10 persen APBD untuk kesehatan sudah terpenuhi, namun  belum cukup untuk membayar iuran Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan maka seharusnya Kemenkeu bisa menambah alokasi DAU/DAK untuk daerah tersebut.

Tapi bila memang Bupati Wali Kota menyatakan tidak punya cukup anggaran tetapi alokasi APBD untuk kesehatan masih di bawah 10 persen maka Mendagri harus memberi sanksi kepada Bupati Wali Kota,  karena sudah melanggar UU no. 36/2009.

Mendagri harus memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke para bupati wali kota yang tidak mengalokasikan minimal 10 persen APBD nya untuk kesehatan. Bila perlu Menkeu menyandera DAU/DAK nya untuk tahun anggaran berjalan.

Kalo sudah disandera saya yakin kemauan politik memenuhi anggaran kesehatan akan dijalankan.

3. Bila memang anggaran APBD tidak cukup untuk mengcover iuran jumlah orang miskin yang masuk Jamkesda ke BPJS Kesehatan maka wali kota bupati bisa meminta agar selisih jumlah orang miskin yang tidak tercover dialihkan menjadi peserta PBI Pusat.

Bahwa di APBN 2017 ini jumlah peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dinaikkan 2 juta orang,  jadi totalnya menjadi 94.4 juta orang,  sehingga APBN  mengalokasikan sebesar Rp 26.05 Triliun untuk iuran PBI.

Angka 94.4 juta kan bukan berarti sudah terisi semua. Itu hanya anggaran.

Di tahun 2016 saja, walaupun dianggarkan 92.4 juta orang PBI tetapi yang mengisinya sekitar 91.8 juta orang. Artinya 92.4 juta tidak terisi semuanya.

Saya yakin di 2017 nanti pun anggaran utk 94.4 juta orang tidak semuanya terisi, sehingga anggaran PBI bisa mencover rakyat miskin yang selama ini dicover oleh Jamkesda.

Ini hanya untuk memaksimalkan anggaran dalam konteks GOTONG ROYONG antara pemerintah pusat dan daerah.

Jadi bila bupati gowa memiliki anggaran di APBD 2017 sebesar Rp 17 miliar untuk Jamkesdanya,  maka anggaran tersebut hanya mampu untuk membayar iuran 61.594 warga miskin Gowa (= Rp. 17 milyar : Rp. 23.000 : 12 bulan) ke BPJS kesehatan.

Kekurangan anggaran untuk membiayai 57.406 warga miskin (119.000 - 61.594 orang) ke BPJS Kesehatan bisa dialokasikan dari anggaran PBI Pusat,  yaitu dengan memasukkan 57.406 warga miskin Gowa sebagai bagian dari 94.4 juta peserta PBI Pusat.

Tentunya Kemendagri harus mencari tahu lebih jauh alasan pemutusan Jamkesda Gowa ke BPJS Kesehatan.

Bila alasan anggaran memang benar terjadi maka saya mendorong Pemerintah Pusat mengadopsi 57.406 warga miskin Gowa menjadi peserta PBI, sehingga Jamkesda Gowa tetap terintegrasi ke JKN.

Namun bila bukan karena alasan anggaran dan APBD Gowa mampu untuk membayar iuran JKN maka Kemendagri harus berani memberikan sanksi tegas ke Bupati Gowa.

Saya optimis dengan adanya singkronisasi pendataan warga miskin Jamkesda dan peserta PBI Pusat maka seluruh Pemda di 2017 ini bisa mengintegrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Target Universal Health Coverage (UHC) dari sisi kepesertaan di 1 Januari 2019 nanti akan lebih mudah tercapai.

Kemenkeu tidak boleh kaku melihat kondisi daerah, demikian juga Bupati Wali Kota harus punya kemauan politik untuk mendukung JKN.

Pinang Ranti,  5 Januari 2017

 

Tabik

 

Timboel Siregar

Koordinator BPJS Watch

Editor : Muhammad Yunus
Publisher : Muhammad Yunus
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com