WAKTU SERVER : Senin, 27 Februari 2017 22:48
2 Share
0 1 1

Jokowi persilakan KPK proses hukum adik iparnya, ada apa?

Nasional
11 hari yang lalu - 16-02-2017

Jokowi persilakan KPK proses hukum adik iparnya, ada apa?
Terkait dakwaan kasus suap pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang dilakukan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo, orang nomor satu di Indonesia ini pun angkat bicara. / Ist

JAKARTA - Supremasi hukum selayaknya memang harus ditegakkan. Tanpa pandang bulu, jika bersalah harus diproses secara hukum.

Terkait dakwaan kasus suap pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang dilakukan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo, orang nomor satu di Indonesia ini pun angkat bicara.

Jokowi sendiri mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, kalau tidak “benar”, harus diproses secara hukum. “Kita semua menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semua menghormati," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 16 Februari 2017.

Jokowi menambahkan, ia yakin bekerja sangat profesional dalam memproses semua kasus. Ia juga menegaskan, a sudah berkali-kali mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mempercayai orang-orang yang datang mengatasnamakan keluarganya.

"Mungkin lebih lima kali. Di sidang kabinet, pertemuan dengan dirut-dirut BUMN semua saya sampaikan. Saya kira, penjelasan yang sangat jelas," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah orang diduga terlibat dalam perkara suap antara Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Beberapa orang yang ikut berperan disebut namanya dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Rajamohanan. Salah satunya adalah Arif Budi Sulistyo.

"Semua nama yang disebut dalam surat dakwaan, mengenai peran-perannya, akan dikonfirmasi lebih lanjut di persidangan," ujar jaksa Moch Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Berdasarkan kronologi yang dijelaskan dalam surat dakwaan, Arif dapat diduga sebagai perantara atau penghubung antara pejabat di Ditjen Pajak dan Rajamohanan.

Editor : Effendy Wongso
Publisher : Effendy Wongso
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com