WAKTU SERVER : Rabu, 29 Maret 2017 02:51
0 Share
0 0 0

Sulsel Kekurangan 700 Ribu Blangko e-KTP

News
8 hari yang lalu - 20-03-2017

Sulsel Kekurangan 700 Ribu Blangko e-KTP
Warga Sulsel masih mengeluh karena terbatasnya blangko elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Di Sulsel sendiri, menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfi Nasir, masih butuh sekitar 600-700 ribu blangko. / Ist

MAKASSAR - Warga Sulsel masih mengeluh karena terbatasnya blangko elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Di Sulsel sendiri, menurut Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfi Nasir, masih butuh sekitar 600-700 ribu blangko.

Ia mengatakan, kekosongan blangko sudah terjadi sejak September 2016. Bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman, terpaksa menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP.

"Data 700 ribu sudah termasuk persediaan kebutuhan blangko untuk pergerakan penduduk, apalagi perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang sangat masif. Juga untuk mereka yang kehilangan dan rusak," kata Lutfi, Senin 20 Maret 2017.

Terkait jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, Lutfi mengakui belum memiliki data lengkap. Sebab sejauh ini masih terus dilakukan perekaman data di kabupaten/kota.

"Kalau persentasenya tidak terlalu besar. Untuk data lengkapnya, mungkin bulan Juli tahun ini baru kami kantongi. Termasuk jumlah penduduk Sulsel," jelas Lutfi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, pihaknya telah melakukan proses lelang untuk pengadaan blangko e-KTP.  Pihaknya menargetkan April sudah dilakukan tanda tangan kontrak.

"Secara nasional masih ada 4,5 juta penduduk yang belum rampung e-KTP-nya. Ada 3,2 juta di antaranya adalah orang yang belum melakukan perekaman dan data bermasalah. Total sudah ada 96,4 persen penduduk yang sudah memiliki e-KTP," seru Tjahjo.

Masalah e-KTP mendapat perhatian khusus, lantaran sejak awal proyek yang dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah bermasalah. Terlebih, proyek senilai Rp 6 triliun lebih ini sudah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini pula, lanjut Tjahjo, yang menghambat kinerja Kemendagri. Sebab, selama satu setengah tahun, sebanyak 68 pejabat Kemendagri dipanggil KPK untuk diperiksa. Beberapa di antaranya sudah ditetapkan tersangka, terutama dari Dirjen Catatan sipil.

Nasruddin

Editor : Effendy Wongso
Publisher : Effendy Wongso
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com
EVENT TERKINI