WAKTU SERVER : Minggu, 26 Februari 2017 08:34
0 Share
0 0 0

Begini cara Disdukcapil Sidrap perangi pungli

News
4 bulan yang lalu - 26-10-2016

Begini cara Disdukcapil Sidrap perangi pungli
Pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan, ancamannya tidak main-main bagi pelaku. Bila ditemukan oungli, maka ancamannya penjara enam tahun dan atau denda Rp 75 juta. / Ist

SIDRAP - Pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan, ancamannya tidak main-main bagi pelaku. Bila ditemukan oungli, maka ancamannya penjara enam tahun dan atau denda Rp 75 juta.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap yang saat ini memerangi semua jenis pungli, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sidrap mengampanyekan kebijakan administrasi kependudukan sesuai UU No 24 tahun 2013.

Kepala Bidang Pendataan Disdukcapil Sidrap Syamsuddin Syam memaparkan, meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat hingga menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK), serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Syamsuddin Syam menegaskan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus betul-betul terlayani dengan sebaik mungkin tanpa ada pungli.

“Seluruh staf Disdukcapil, utamanya di bidang pendataan telah dihimbau agar tidak menerima imbalan apapun dari masyarakat. Bilamana ditemukan ada yang melakukan, maka kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas,” ucapnya.

Seseorang yang melakukan pungli di Disdukcapil dikenakan sanksi tegas, pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 75 juta. Begitu juga bila ditemukan seseorang yang sengaja memfasilitasi untuk melakukan manipulasi data kependudukan.

“Misalnya, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, hingga mendistribusikan dokumen kependudukan, maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Ini terkait pemalsuan dokumen. Saya pernah temukan ada kartu tanda penduduk (KTP) palsu. Saya kembali menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” pesan Syamsuddin.

Kepala Disdukcapil Sidrap Syaharuddin Laupe menjelaskan, segala bentuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Larangan untuk tidak dipungut biaya, semula hanya untuk penerbitan e-KTP, dan diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan mulai dari kartu keluarga (KK), e-KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak.

“Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan ini semuanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jadi tidak ada istilah bayar membayar di Disdukcapil. Jika hal itu terjadi, segera laporkan kepada kami, nanti kita yang tindak tegas anggota yang melakukan pungli itu,” tuturnya. (B)

Arsyad

Editor : Effendy Wongso
Publisher : Effendy Wongso
0 Ulasan
Anda harus Login terlebih dahulu

Subscribe !!!

Jangan sampai ketinggalan berita terkini,
langganan newsletter kami sekarang!

example@mail.com