MAMUJU– Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) belum menyalurkan dana biaya operasional sekolah (BOS) 2011 ke sekolah-sekolah di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Sulbar Jamil Barambangi mengatakan, ketiga kabupaten tersebut, yakni Majene,Polman,dan Mamuju Utara (Matra).Jika hingga April 2011 belum menyalurkan BOS, ketiga kabupaten itu terancam sanksi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana BOS Rp100 miliar pada Januari, tapi tiga kabupaten tak segera menyalurkannya ke sekolah-sekolah.Hanya dua kabupaten yang telah menyalurkan dana BOS, yakni Mamuju dan Mamasa.
"Hal itu mengundang pertanyaan Pemerintah Pusat. Sehingga, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan memberi sanksi bagi tiga kabupaten itu," kata dia kemarin. Dia menginstruksikan ketiga kabupaten tersebut segera menyalurkan dana BOS ke sekolah di wilayah masing-masing paling lambat awal April 2011. Selain persoalan penyaluran dana BOS, masalah pendidikan lainnya juga masih menghantui Sulbar. Masalah itu yakni,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dinilai belum maksimal menanggulangi anak tidak sekolah dan putus sekolah di wilayahnya.
"Selama ini kami anggap Pemkab Mamuju tidak memperhatikan pendidikan karena anak tidak sekolah dan putus sekolah masih marak di Mamuju. Kami melihat,tidak ada upaya atau langkah nyata pemerintahkabupatenuntukmengatasi masalah ini," tandas LSM Amanat Muda Sulbar Darmawi. Berdasarkan data LSM Amanat Muda setelah melakukan investigasi, ditemukan sekitar 230anakdisalahsatukelurahan di Mamuju, berusia antara 9 sampai 16 tahun,putus sekolah dan tidak pernah sekolah.
Anak putus sekolah dan tidak sekolah tersebut disebabkan orang tuanya tak memiliki biaya. Bahkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah hanya karena tidak mampu membeli buku,baju,sepatu,tas, dan peralatan sekolah lain.Mereka terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya yang miskin, seperti menjadipemulung, penjualikan,penambang pasir,buruh "Kami sebagai LSM yang konsentrasi terhadap perlindungan anak, menilai percuma ada program pendidikan gratis di Mamuju karena ternyata tidak berguna.
Banyak anak putus sekolah dan tidak sekolah karena tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang masih memberatkan," ungkap dia. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena seharusnya anak-anak tidak harus bekerja dan putus sekolah serta tidak sekolah. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak lainnya yang lebih beruntung karena dapat mengecap pendidikan tanpa harus bekerja. Karena itu, LSM Amanat Muda mendesak Pemkab Mamuju memperhatikan nasib anak putus sekolah dan tidak sekolah tersebut SI-ant