Makassar Terkini

SUNGGUMINASA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa tidak akan membayar ganti rugi lahan sekolah inpres sebesar Rp300 juta sebagaimana tuntutan warga bernama Bassonang Dg Ngitung.

Sebab tuntutan tersebut tidak melalui proses hukum yang berlaku. ‘’Pemkab tidak akan membayar ganti rugi berapa pun jumlahnya, termasuk tuntutan Bassonang sebesar Rp300 juta itu, jika tidak ada bukti otentik berupa sertifikat melalui putusan pengadilan secara resmi,” jelas Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Gowa Arifuddin Saeni di Sungguminasa,kemarin.

Diketahui,beberapa waktu lalu Bassonang menuntut Pemkab Gowa sebesar Rp300 juta.Tuntutan tersebut terkait lahan yang ditempati sekolah inpres Balinappang di Desa Bontoramba,Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa diklaim milik Bassonang. Menurut Saeni, setiap lahan yang diklaim warga harus mempunyai kekuatan hukum yang sah,misalnya berupa sertifikat tanah.

Dengan sertifikat tersebut, menjadi dasar hukum bagi Pemkab Gowa untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang memiliki tanah tersebut. Sementara itu,sejak pekan lalu ratusan siswa SD Inpres Balinappang terlantar pasca penyegelan yang dilakukan Bassonang Dg Ngitung. Ratusan siswa itu sebagian masih menyempatkan datang ke sekolah. Namun tidak semua mengikuti proses belajar mengajar.

Hanya sebagian kecil yang ikut belajar, itu pun berlangsung satu atau dua jam saja. “Pasca penyegelan sekolah ini sejak pekan lalu, proses belajar mengajar menjadi terhambat,” ujar Kepala Sekolah Inpres BalinappangAhmadAbdul Rahman saat ditemui di SD Balinappang, kemarin. Menurut Bassonang Dg Ngitung yang didampingi oleh Lembaga Celebes Center,penyegelan tersebut dilakukan karena status kepemilikan tanah tersebut belum jelas.

Pihaknya menolak pembangunan SD inpres tersebut sebelum pemerintah memberikan ganti rugi.Sebab, lokasi bangunan sekolah tersebut merupakan tanah milik almarhum Baco Dg Ngago. Luas tanah tersebut 300 m2 yang dibuktikan dengan surat rinci asli dan saksi hidup warga setempat. “Pihak keluarga minta ganti rugi sebesar Rp300 juta.Jika ganti rugi belum dibayarkan,penutupan sekolah akan terus berlangsung,” ujar Bassonang.

Jajaran Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda (Dikorda) Gowa prihatin atas masalah ini. “Saya prihatin dengan kasus ini. Bagaimana nasib murid-murid SD setempat yang proses belajarnya terbengkalai,” ujar Kadis Dikorda Gowa Idris Faisal Kadir. Apalagi,kata Idris Faisal Kadir, ujian akhir sekolah berbasis nasional (UASBN) untuk kalangan sekolah dasar telah dekat.

Jelang ujian seperti ini, sangat mempengaruhi pola belajar anak. “Dari masalah lahan sekolah itu, kami tidak mencampuri.Yang kami pikirkan hanya murid-murid SD itu, di mana menumpang sementara untuk belajar dan sampai kapan mereka tidak diperbolehkan masuk ke kelasnya belajar. Anak-anak harus tetap belajar,” terang Idris. (SI-herni amir)